K-Online, Kota - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, meminta Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menunda rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena dikhawatirkan menyengsarakan rakyat.
Tuntutan HTI Kudus tersebut disuarakan lewat aksinya pada Sabtu (8/11) pagi di Alun-alun Kudus.
Aktivis muslim tersebut, menanggap kenaikan harga BBM justru mengurangi peran pemerintah, sebaliknya menambah penguasaan oleh investor swasta asing di Tanah Air.
"Jika pemerintah nekad menaikkan harga BBM, sama halnya mendukung liberalisasi minyak dan gas di Tanah Air," kata Agung Dwi Nurcahyo sebagai Ketua DPD II HTI Kabupaten Kudus, Sabtu.
Perlu dicatat oleh pemerintah bahwa, mayoritas pengguna BBM bersubsidi merupakan kalangan rakyat kecil yang persentasenya sesuai hasil sensus nasional tahun 2012 mencapai 65 persen.
Selebihnya, kata dia, merupakan kalangan menengah sebesar 27 persen dan sebagian kecil kalangan atas.
Dari total kendaraan yang berjumlah 53,4 juta pada tahun 2010, kata dia, 82 persen di antaranya merupakan roda dua yang mayoritas dimiliki kalangan menengah bawah.
Alasan bahwa akan menghemat subsidi, kata dia, tidak sebanding dengan dampak sosial yang ditimbulkan nantinya.
"Lebih baik tidak dinaikkan dan mencari alternatif lain untuk mengurangi beban subsidi pemerintah," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, APBN selama ini tidak terserap seluruhnya sehingga masih banyak pos penganggaran yang bisa dijadikan alternatif selain kenaikan harga BBM.
Tuntutan HTI Kudus tersebut disuarakan lewat aksinya pada Sabtu (8/11) pagi di Alun-alun Kudus.
Aktivis muslim tersebut, menanggap kenaikan harga BBM justru mengurangi peran pemerintah, sebaliknya menambah penguasaan oleh investor swasta asing di Tanah Air.
"Jika pemerintah nekad menaikkan harga BBM, sama halnya mendukung liberalisasi minyak dan gas di Tanah Air," kata Agung Dwi Nurcahyo sebagai Ketua DPD II HTI Kabupaten Kudus, Sabtu.
Perlu dicatat oleh pemerintah bahwa, mayoritas pengguna BBM bersubsidi merupakan kalangan rakyat kecil yang persentasenya sesuai hasil sensus nasional tahun 2012 mencapai 65 persen.
Selebihnya, kata dia, merupakan kalangan menengah sebesar 27 persen dan sebagian kecil kalangan atas.
Dari total kendaraan yang berjumlah 53,4 juta pada tahun 2010, kata dia, 82 persen di antaranya merupakan roda dua yang mayoritas dimiliki kalangan menengah bawah.
Alasan bahwa akan menghemat subsidi, kata dia, tidak sebanding dengan dampak sosial yang ditimbulkan nantinya.
"Lebih baik tidak dinaikkan dan mencari alternatif lain untuk mengurangi beban subsidi pemerintah," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, APBN selama ini tidak terserap seluruhnya sehingga masih banyak pos penganggaran yang bisa dijadikan alternatif selain kenaikan harga BBM.
Post a Comment